1 Pendirian Badan Hukum

1.1. Pendirian PT

Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) , terdiri atas :

1. Foto Copy KTP Para Pendirin minimal 2 orang
2. Pas Foto Penanggung Jawab 3×4 = 2 lembar latar belakang warna merah.
3. Copy Surat Kontrak/Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha.
4. Surat Keterangan Domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran.
5. Kantor berada di wilayah Perkantoran/Plaza atau Ruko, atau tidak berada diwilayah pemukiman.
6. Komposisi Saham.

Layanan usaha kami meliputi :

1. Akte Notaris + SK Pengesahan Kehakiman
2. Surat Keterangan Domilisi Perusahaan
3. NPWP, SKT, dan SPPKP Perusahaan
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Klasifikasi Pendirian PT terdiri atas 3 klasifikasi :

1. PT. Klasifikasi kecil dengan modal setor sebesar Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta.
2. PT. Klasifikasi menengah dengan modal setor sebesar Rp. 500 juta s/d Rp. 10 milliar.
3. PT. Klasifikasi besar dengan modal setor lebih dari Rp. 10 milliar.

1.2. Pendirian PMA

Beberapa persyaratan yang diperlukan bagi pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing – PMA, adalah :

Syarat pendirian :

1. FC. Paspor / KTP para pendiri minimal 2 orang.
2. FC. KK / Direktur bila penanggung jawab WNI.
3. FC.PBB terakhir tempat usaha / kantor apabila milik sendiri.
4. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung.
5. FC. Surat Sewa Kantor apabila status kantor sewa.
6. Kantor berada diwilayah perkantoran/plaza, atau ruko, atau tidak berada diwilayah pemukiman.
7. Pass Foto penanggung jawab ukuran 3×4 = 2 lembar (latar belakang warna merah).
8. Siap di Survey lokasi kantor.
Persiapan yang sudah merupakan kesepakatan bersama :
1. Rencana nama PT yang akan dibuat
2. Kedudukan dan bidang usaha.
3. Jumlah Modal Dasar dan Modal Setor (dalam US $)
4. Komposisi Saham.
5. Susunan Direksi dan Komisaris.

PMA lengkap meliputi :

1. Surat Persetujuan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
2. Akte Notaris + SK Pengesahan Kehakiman.
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
4. NPWP, SKT, dan SPPKP.
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

1.3. Pendirian Koperasi

Koperasi Primer & Sekunder :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Prinsip Koperasi Seluruh Koperasi di Indonesia wajib menerapkan dan melaksanakan prinsip prinsip koperasi, sebagai berikut:

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
e. Kemandirian;
f. Pendidikan perkoperasian;
g. Kerja sama antar koperasi.

Bentuk dan Kedudukan

1. Koperasi terdiri dari dua bentuk, yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.
2. Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.
3. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang beranggotakan Badan-Badan Hukum Koperasi, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi yang telah berbadan hukum.
4. Pembentukan Koperasi (Primer dan Sekunder) dilakukan dengan Akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
5. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
6. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.
7. Di Indonesia hanya ada 2 (dua) badan usaha yang diakui kedudukannya sebagai badan hukum, yaitu Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena itu kedudukan / status hukum Koperasi sama dengan Perseroan Terbatas.

Persiapan Mendirikan Koperasi

1. Anggota masyarakat yang akan mendirikan koperasi harus mengerti maksud dan tujuan berkoperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota. Pada dasarnya koperasi dibentuk dan didirikan berdasarkan kesamaan kepentingan ekonomi.
2. Agar orang-orang yang akan mendirikan koperasi memperoleh pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasinya, maka mereka dapat meminta penyuluhan dan pendidikan serta latihan dari Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah setempat.

Rapat Pembentukan Koperasi

1. Proses pendirian sebuah koperasi diawali dengan penyelenggaraan Rapat Pendirian Koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi pendirinya. Pada saat itu mereka harus menyusun anggaran dasar, menentukan jenis koperasi dan keanggotaannya sesuai dengan kegiatan usaha koperasi yang akan dibentuknya, menyusun rencana kegiatan usaha, dan neraca awal koperasi. Dasar penentuan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Misalnya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa.

2. Pelaksanaan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri ini dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan dan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Koperasi.

3. Apabila diperlukan, dan atas permohonan para pendiri, maka Pejabat Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dalam wilayah domisili para pendiri dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya.

Pengesahan Badan Hukum

1. Para pendiri koperasi mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada Pejabat, dengan melampirkan:

a.a. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi satu di antaranya bermaterai cukup (dilampiri Anggaran Dasar Koperasi).
a.b. Berita Acara Rapat Pembentukan.
a.c. Surat bukti penyetoran modal.
a.d. Rencana awal kegiatan usaha.

2. Permohonan pengesahan Akta Pendirian kepada pejabat, tergantung pada bentuk koperasi yang didirikan dan luasnya wilayah keanggotaan koperasi yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.a. Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kab/Kodya mengesahkan akta pendirian koperasi yang anggotanya berdomisili dalam wilayah Kabupaten/Kodya.
a.b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi/DI mengesahkan akta pendirian koperasi Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili dalam wilayah Propinsi/DI yang bersangkutan dan Koperasi Primer yang anggotanya berdomisili di beberapa Propinsi/DI, namun koperasinya berdomisili di wilayah kerja Kanwil yang bersangkutan.
a.c. Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (Pusat) mengesahkan akta pendirian Koperasi Sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa propinsi/DI.

3. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan oleh Pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.

4. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.

5. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

6. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.

7. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

Anggaran Dasar Koperasi

Anggaran Dasar Koperasi paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Daftar nama pendiri;
2. Nama dan tempat kedudukan;
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
4. Ketentuan mengenai keanggotaan;
5. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
6. Ketentuan mengenai pengelolaan;
7. Ketentuan mengenai permodalan;
8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
10. Ketentuan mengenai sanksi.

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang diadakan untuk itu, dan wajib membuat Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi dimintakan pengesahan kepada pemerintah, dengan mengajukan secara tertulis oleh pengurus kepada Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah bagi Koperasi Primer dan Sekunder berskala daerah atau kepada Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah bagi Koperasi Sekunder berskala nasional.
Orang-orang yang mendirikan dan yang nantinya menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Hal itu mengandung arti bahwa tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa adanya kejelasan kegiatan atau kepentingan ekonominya.

Kegiatan ekonomi yang sama diartikan, memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi tersebut tidak dalam keadaan cacat hukum, yaitu tidak sedang menjalani atau terlibat masalah atau sengketa hukum, baik dalam bidang perdata maupun pidana. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu memberikan kemanfaatan ekonomi bagi anggotanya.
Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak luar.

Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisiensi dalam pengelolaan koperasi. Perlu diperhatikan mereka yang nantinya ditunjuk/dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang memiliki kejujuran, kemampuan dan kepemimpinan, agar koperasi yang didirikan tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan yang handal.

Layanan usaha kami meliputi :

1. Pengurusan Akte Notaris + SK Pengesahan Kementerian Koperasi
2. Pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha
3. Pengurusan NPWP Perusahaan + SKT Perusahaan
4. Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. Pengurusan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)

1.4. Pendirian Yayasan

Persyaratan Pendirian YAYASAN , terdiri atas :

A.1. Siapkan 3 (tiga) nama Yayasan yang akan diajukan seandainya ditolak oleh Departemen Hukum dan HAM, karena pengecekan nama Yayasan dilakukan secara manual (2 minggu hari kerja proses pengecekan nama).
A.2. Bidang apa yang akan digeluti oleh yayasan misalnya: pendidikan, lingkungan, sosial, keagamaan dll.
A.3. Foto copy KTP para pendiri, nama pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas yayasan. Umumnya, rapat pembina yayasan menentukan siapa yang jadi ketua, sekretaris, bendahara dan pengawas.
A.4. Menentukan kekayaan awal yayasan. Ini disisihkan dari kekayaan pribadi pendiri yayasan.
A.5. Pas photo penanggung jawab ukuran 3 X 4 = 2 lembar latar belakang warna merah
A.6. Copy Surat Kontrak/Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha
A.7. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran
A.8. Surat Keterangan RT / RW ( jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) Khusus luar Jakarta.

Layanan usaha kami meliputi :

1. Pengurusan Akte Notaris + SK Pengesahan Kehakiman
2. Pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha
3. Pengurusan NPWP Yayasan
4. Izin dari Dinas Sosial (Merupakan pelengkap, jika diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan social).
5. Izin atau Terdaftar di Kementerian Agama untuk yayasan yang bersifat keagamaan (jika diperlukan).

Sekedar informasi, kini yayasan harus mempunyai tujuan yang benar-benar bersifat sosial. Yayasan tidak bisa lagi digunakan sebagai lahan untuk mencari keuntungan karena adanya larangan untuk memberikan gaji, upah atau honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan.

Similar Articles

Business Law & Manag... Sebagai bentuk komitment kami dalam rangka turut membangun dan mengembangkan semangat entrepreneurship, kami menyediakan bantuan jasa hukum bisnis (business law) dan pengelolaan perusahaan (management service) yang seringkali
Professional Customs Membantu klien dalam hal analisa (review) hak dan kewajiban perusahaan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ruang lingkup jasa kami di bidang kepabenan
Jenis dan Variasi Tarif P... Ini adalah tabel jenis dan variasi pajak
Professional Taxation a. Tax Service Membantu klien dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meliputi proses; mempersiapkan, menghitung, memotong/memungut, membayar dan melaporkan segala jenis pajak secara periodik. Jasa ini dapat dilakukan secara
Nizar Z. SE.MM.BKP.CMA.Ce... Menamatkan jenjang pendidikan formal dan memperoleh gelar sarjana, diantaranya; Magister Management (MM); Jurusan Managemen Keuangan pada Sekolah Tinggi Ilmu Managemen-Jakarta, Sarjana Ekonomi (SE) dan Program Diploma (AMd)
1 Pendirian Badan Hukum 1.1. Pendirian PT Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) , terdiri atas : 1. Foto Copy KTP Para Pendirin minimal 2 orang 2. Pas Foto Penanggung Jawab 3×4
3 Perizinan Usaha 3.1. Izin Eksportir Untuk menjadi sebuah Perusahaan ekspor harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Badan Hukum, dalam bentuk : a. CV (Commanditaire Vennotschap). b. Firma. c. PT
Henri Lumban Raja SH.SE.M... Menamatkan jenjang pendidikan formal dan memperoleh gelar sarjana, diantaranya; Sarjana Hukum (SH); Jurusan Hukum Perdata pada Universitas Bung Karno-Jakarta, Sarjana Ekonomi (SE); Jurusan Managemen pada Universitas Darma
2 Pendirian Badan Usaha 2.1. Pendirian CV Untuk mendirikan CV (Comanditaire Venootschap), para pendiri harus mengajukan permohonan kepada Notaris untuk dibuatkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer. Seperti halnya PT dan Firma untuk
M. Farouq S. AMd. SE.SH.S... M. FAROUQ S.AMd.SE.SH.SHI.BKP Founder & Managing Partner Certified Tax Consultant Registered Tax Lawyer Advocate and Business Attorney Menamatkan jenjang pendidikan formal dan memperoleh gelar sarjana, diantaranya; Sarjana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *