Professional Taxation

a. Tax Service
Membantu klien dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meliputi proses; mempersiapkan, menghitung, memotong/memungut, membayar dan melaporkan segala jenis pajak secara periodik. Jasa ini dapat dilakukan secara inplant outsorcing service dan inhouse outsourcing service, meliputi segala jenis pajak dari Pemerintah Pusat (SPT PPh Badan, SPT PPh Pasal 21/29, SPM PPN, SPM PPh; Pasal 21/26, Pasal 22, Pasal 23/26, Pasal 15, Pasal 4 ayat (2), Pasal 24, 25/29 Pasal 26, dan Bea Materai) dan Pemerintah Daerah (PBB, BPHTP, Pajak hotel, reklame, pariwisata, hiburan dan restoran) serta pajak dan retribusi lainnya, serta aspek perpajakan international (tax treaty).

b. Tax Review
Membantu klien dalam menelusiri dan mengevaluasi penerapan hak dan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam periode lalu kemudian menyesuaikannya dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ruang lingkup tax review bertujuan untuk memberikan gambaran tentang potensi manfaat (tax benefit) dan potensi beban perpajakan yang masih harus dibayar (tax exposure) oleh suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu dan memberikan saran, masukan dan upaya perbaikannya di masa mendatang.

c. Tax Management and Planning
Membantu klien dalam memilih dan memilah strategi, merencanakan dan mengendalikan suatu transaksi, kontrak/perjanjian ataupun aksi korporasi yang terkait dengan aspek-aspek perpajakan agar dapat diperoleh penghematan beban pajak (tax burden) yang mungkin timbul dengan memanfaatkan peraturan dan fasilitas perpajakan yang ada, atau dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur jelas (loopholes),dalam hukum pajak, atau cara lainnya untuk menghidari timbulnya beban pajak berganda (double taxation), sehingga dapat diperoleh laba dan likuiditas transaksi secara optimal yang pada saat yang sama diperoleh kepastian hukum bahwa apa yang telah/akan dilakukan perusahaan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

d. Tax Due Diligence

Membantu klien dalam menguji dan mengevaluasi apakah suatu perusahaan yang menjadi objek aksi korporasi (merger, konsolidasi, akuisisi) atau perusahaan dalam kondisi tertentu (dalam PKPU ataupun dalam pailit) itu telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ruang lingkup tax due diligince bertujuan untuk memberikan gambaran tentang potensi manfaat (tax benefit) dan potensi beban perpajakan yang masih harus dibayar (tax exposure) oleh suatu perusahaan serta menganalisa sejauh mana kemampuan perusahaan tersebut dalam mengelola dan menanggung potensi manfaat/risiko perpajakan yang mungkin timbul itu, di masa sekarang maupun di kemudian hari.

e. Tax Restitution;

Jika terdapat kelebihan membayar pajak, perusahaan berhak untuk memperoleh kembali kelebihan membayar pajak (resitusi) tersebut setelah dilakukan serangkaian tindakan penelitian, verifikasi dan/atau pemeriksaan pajak oleh fiskus. Untuk tujuan ini, kami membantu klien dalam mempersiapkan segala data, informasi, dokumen dan argumentasi yang diperlukan dalam rangka keberhasilan pengajuan restitusi pajak dimaksud.

f. Tax Audit Assistance;
Sebagai konsekuensi dari penerapan sistem self assesment dalam pemungutan pajak, maka Pemerintah (fiskus) berwenang untuk menguji apakah kewajiban yang telah dlaksanakan oleh perusahaan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menguji kebenaran/kewajaran dengan melakukan serangkaian penelitian, verifikasi konseling dan tindakan pemeriksaan pajak (tax audit). Dalam kontek ini, kami membantu/mendampingi klien dalam menghadapi dan menangani proses-proses tersebut, baik dalam bentuk pendampingan (asistance) dan/atau pemberian kuasa (lastgeving) dalam rangka menjaga hak/kewajiban perusahaan dari sisi administrasi dan menjaga kepentingan hukumnya itu sesuai dengan hak-haknya di bidang perpajakan. Termasuk dalam lingkup jasa pemeriksaan pajak ini adalah jasa pendapampingan dalam hal terhadap Wajib pajak itu sedang dilakukan;
1) Pemeriksaan bukti permulaan (pemeriksaan bukper, penyelidikan pajak)
2) Penyidikan Pajak.

g. Tax Mediation-Dispute resolution;
Setiap permasalahan/sengketa di bidang perpajakan dapat diselesaikan melalui 2 jalur yang bersifat hierarkis, yakni jalur mediasi (upaya administrasi) dan litigasi (upaya hukum). Jalur mediasi merupakan upaya administratif yang diberikan oleh UU perpajakan kepada setiap Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan, koreksi maupun perlawanan atas suatu surat ketetapan pajak (SKP) atau surat tagihan pajak (STP) yang ditertibkan oleh KPP/KPBC/Dispenda. Upaya administrasi dapat diajukan oleh perusahaan/kuasanya kepada DJP selaku instansi atasanya (lembaga eksekutif) akibat diterbitkannya SKP atau STP itu telah merugikan kepentingan administrasi maupun kepentingan hukumnya. Upaya administrasi diajukan dalam bentuk;
1) Surat Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi
2) Surat Permohonan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak
3) Surat Permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
4) Surat Permohonan Pemberian Imbalan Bunga
5) Surat Permohonan Pembetulan
6) Surat Permohonan Angsuran
7) Surat Permohonan Keberatan (Tax Objection)

h. Tax Litigation;
Jalur litigasi merupakan upaya hukum yang diberikan oleh UU perpajakan kepada setiap Wajib Pajak untuk mengajukan perlawanan atas suatu surat ketetapan pajak (SKP) atau surat tagihan pajak (STP) yang ditertibkan oleh KPP/KPBC/Dispenda. Upaya hukum dapat diajukan oleh perusahaan/kuasa hukum pajaknya kepada badan peradilan pajak (Pengadilan Pajak dan/atau Mahkamah Agung) selaku instansi ekternal (lembaga yudikatif) akibat telah diterbitkan SKP, STP, Surat Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau surat Keputusan pajak lainnya itu telah merugikan kepentingan administrasi maupun kepentingan hukumnya. Upaya hukum di bidang perpajakan diajukan dalam bentuk;
1) Permohanan Banding (Tax Appeal)
2) Pengajuan Gugatan (Tax Lawsuit)
3) Pengajuan Peninjauan Kembali (Tax Judicial Review)

Upaya hukum di bidang perpajakan tersebut dibedakan atas upaya hukum biasa (banding / gugatan) yang diajukan ke Pengadilan Pajak dan upaya hukum luar biasa (peninjuan kembali) yang diajukan ke Mahkamah Agung. Penyelesaian melalui jalur ini lebih menekankan aspek penerapan hukumnya, meski tidak menutup kemungkinan memeriksa ulang pokok sengketa dalam aspek administrasi demi untuk menjamin penyelesaian masalah/sengketa perpajakan untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan keadilan dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan.

Similar Articles

Professional Customs Membantu klien dalam hal analisa (review) hak dan kewajiban perusahaan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ruang lingkup jasa kami di bidang kepabenan
3 Perizinan Usaha 3.1. Izin Eksportir Untuk menjadi sebuah Perusahaan ekspor harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Badan Hukum, dalam bentuk : a. CV (Commanditaire Vennotschap). b. Firma. c. PT
Business Law & Manag... Sebagai bentuk komitment kami dalam rangka turut membangun dan mengembangkan semangat entrepreneurship, kami menyediakan bantuan jasa hukum bisnis (business law) dan pengelolaan perusahaan (management service) yang seringkali
Henri Lumban Raja SH.SE.M... Menamatkan jenjang pendidikan formal dan memperoleh gelar sarjana, diantaranya; Sarjana Hukum (SH); Jurusan Hukum Perdata pada Universitas Bung Karno-Jakarta, Sarjana Ekonomi (SE); Jurusan Managemen pada Universitas Darma
Professional Taxation a. Tax Service Membantu klien dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meliputi proses; mempersiapkan, menghitung, memotong/memungut, membayar dan melaporkan segala jenis pajak secara periodik. Jasa ini dapat dilakukan secara
Nizar Z. SE.MM.BKP.CMA.Ce... Menamatkan jenjang pendidikan formal dan memperoleh gelar sarjana, diantaranya; Magister Management (MM); Jurusan Managemen Keuangan pada Sekolah Tinggi Ilmu Managemen-Jakarta, Sarjana Ekonomi (SE) dan Program Diploma (AMd)
Jenis dan Variasi Tarif P... Ini adalah tabel jenis dan variasi pajak
2 Pendirian Badan Usaha 2.1. Pendirian CV Untuk mendirikan CV (Comanditaire Venootschap), para pendiri harus mengajukan permohonan kepada Notaris untuk dibuatkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer. Seperti halnya PT dan Firma untuk
M. Farouq S. AMd. SE.SH.S... M. FAROUQ S.AMd.SE.SH.SHI.BKP Founder & Managing Partner Certified Tax Consultant Registered Tax Lawyer Advocate and Business Attorney Menamatkan jenjang pendidikan formal dan memperoleh gelar sarjana, diantaranya; Sarjana
1 Pendirian Badan Hukum 1.1. Pendirian PT Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) , terdiri atas : 1. Foto Copy KTP Para Pendirin minimal 2 orang 2. Pas Foto Penanggung Jawab 3×4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *