3 Perizinan Usaha

3.1. Izin Eksportir

Untuk menjadi sebuah Perusahaan ekspor harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Badan Hukum, dalam bentuk :

a. CV (Commanditaire Vennotschap).
b. Firma.
c. PT (Perseroan Terbatas).
d. Koperasi.
e. Persero (Perusahaan Perseroan).
f. Perum (Perusahaan Umum).
g. Perjan (Perusahaan Jawatan).

2.   Memiliki NPWP (Nomor Wajib Pajak)
3. Mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti:

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Dinas Perdagangan.
b. Surat Izin Industri dari Dinas Perindustrian.
c. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
d. Memiliki Angka Pengenal Ekspor (APE).

Eksportir ini dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Eksportir Produsen, dengan syarat :

a. Sebagai Eksportir Produsen dalam upaya memperoleh legalitasnya seyogyanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan yaitu mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindag di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi, dan Instansi teknis yang terkait.
b. Memiliki Izin Usaha Industri.
c. Memiliki NPWP.
d. Memberikan Laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindag atau instansi dan pejabat yang ditunjuk (secara berkala setiap tiga bulan) yang disyahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti: tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, tidak terlibat masalah kepabeanan.

2. Eksportir Bukan Produsen, dengan syarat:

a. Sebagai Eksportir bukan Produsen untuk memperoleh legalitas seyogyanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindag di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi dan Instansi teknis yang terkait.
b. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.
c. Memiliki NPWP.
d. Memberikan Laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindag atau instansi/pejabat yang ditunjuk (setiap tiga bulan) yang disyahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, tidak terlibat masalah kepabeanan.

Dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan ekspor, yaitu :

1. Dokumen Utama :

1.1.a. PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).
1.1.b. B/L (Bill of Lading) untuk angkutan laut.
1.1.c. Invoice – Packing List.

2. Dokumen Pelengkap :

2.1.a. SKA (Surat Keterangan Asal) / COO (Certificateof Origin)
2.1.b. SM (Sertifikat Mutu).
2.1.c. LPS- E (Laporan Pemeriksaan Surveyor – Ekspor).
3.2. Izin Importir

I. API-U

Data yang diperlukan untuk pengurusan Angka Pengenal Importir Umum (API-U):

1. Fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
2. Nama dan susunan pengurus/direksi perusahaan (asli);
3. Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha;
4. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ijin yang setara dari instansi terkait;
5. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan atau perseorangan dan Penanggung Jawab Perusahaan;
7. Referensi dari bank devisa;
8. Pasfoto berwarna masing-masing Pengurus/Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 X 4; dan
9. Fotokopi Paspor/KTP dari Pengurus/Direksi.

II. API-P

Data yang diperlukan untuk pengurusan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);

1. Fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
2. Nama dan susunan pengurus/direksi perusahaan (asli);
3. Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat/fotokopi perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha;
4. Fotokopi izin usaha industri/ijin yang setara dari instansi terkait;
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan sesuai dengan domisilinya;
6. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
7. Referensi dari bank devisa;
8. Pasfoto berwarna masing-masing pengurus 2 (dua) lembar ukuran 3 X 4, dan
9. Fotokopi Paspor/KTP dari Pengurus/Direksi.

III. NPIK

Data yang diperlukan untuk pengurusan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPI-K);
Persyaratan Umum :

1. Membuat Surat Kuasa Permohonan
2. Membuat Surat Kuasa Dari Pemohon kepada Pengurus Dokumen
3. Membuat Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan.

Lampiran Persyaratan :

1. Copy Akte Notaris Pendirian + SK Pengesahan Kehakiman berikut dengan Perubahannya (jika ada).
2. Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Izin Usaha Industri dari Instansi terkait;
4. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
5. Copy Angka Pengenal Importir-Umum (API-U);
6. Copy Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P);
7. Copy KTP Direksi Perusahaan;
8. Copy NPWP Perusahaan + Penanggungjawab Perusahaan;
9. Asli Susunan Pengurus / Direksi Perusahaan terakhir;
10. Pass Foto Berwarna penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 3×4 dengan latar belakang warna merah.

IV. NIK

Nomor Induk Kepabeanan (NIK) bea cukai merupakan hal yang penting untuk dapat melakukan kegiatan ekspor-impor oleh karena itu wajib dimiliki para pelaku bisnis ekspor-impor. Berikut ini beberapa persyaratan umum untuk membuat NIK bea cukai :

1. Akte Pendirian Perusahaan + SK Pengesahan Kehakiman.
2. Akte Perubahan Perusahaan yg Terakhir + SK Pengesahan Kehakiman.
3. Domisili Perusahaan yg masih berlaku.
4. Kartu NPWP Perusahaan.
5. SKT (Surat Keterangan Terdaftar) NPWP.
6. SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak).
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk Perusahaan Lokal.
8. Pendaftaran BKPM/Izin Prinsip/IUT Perusahaan Modal Asing (PMA).
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan.
10. Angka Pengenal Importir Umum atau Angka Pengenal Importir Produsen.
11. Untuk Export PEB untuk Export atau salah satu nama barang export.
12. NIK Bea cukai lama atau SRP Lama (Apabila Perubahan).
13. KTP dan NPWP Direksi (Pengurus Perusahaan yg ada di Akte Perubahan Terakhir).
14. KTP dan NPWP Kuasa Direksi (Penanda Tangan API).
15. Rekening Koran.
16. Contoh salah satu sama barang yag akan di Import atau export dan HS Barang.
17. Laporan Keuangan (Neraca – Rugi/Laba) Perusahaan yg terakhir.
18. Komponen Pembukuan Perusahaan, Chart of Account (COA) Perusahaan.

3.2. Merk Dagang

a. Hak Paten
Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melakasanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1 UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten).

Prosedur Pendaftaran Paten adalah sebagai berikut :

1. Permohonan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4.

2. Pemohon wajib melampirkan :

a. Surat Kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui konsultan Paten terdaftar selaku kuasa.
b. Surat Pengalihan Hak apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu.
c. Deskripsi, Klaim, Abstrak, masing-masing rangkap 3 (tiga).
d. Gambar apabila ada, rangkap 3 (tiga)
e. Bukti prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam Bahasa Indonesia rangkap 4 (empat), apabila diajukan dengan hak prioritas.
f. Terjemahan uraian penemuan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa inggris rangkap 2 (dua)
g. Bukti pembayaran biaya permohonan Paten.

3. Penulisan diskripsi klaim, abstrak, dan gambar ditentukan sebagai berikut :

a. Setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan dan gambar.

b. Deskirip, klaim, dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis yang terpisah dengan ukuran A-4 (29,7 cm x 21 cm) dengan berat minimum 80 gram dengan batas sebagai berikut :

Dari pinggir atas : 2 Cm
Dari pinggir bawah : 2 Cm
Dari pinggir kiri : 2,5 Cm
Dari pinggir kanan : 2 Cm

4. Kertas A-4 tersebut harus berwarna putih rata tidak mengkilat dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek dibagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar) :

a. Setiap lembar deskripsi, klaim, dan gambar diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas dan tidak pada batas.
b. Pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan permulaan (awal) nomor dan ditempatkan disebelah kiri uraian atau klaim serta tidak pada batas.
c. Pengetikan harus menggunakan tinta (toner) warna hitam, dengan ukuran antar baris 1,5 spasi, dengan huruf tegak, tinggi huruf minimum 0,21 Cm. Tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dnegan tangan atau dilukis.
d. Gambar harus menggunakan tinta Cina Hitam pada kertas putih ukuran A-4 dengan berat minimum 100gram, tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut:

Dari pinggir atas : 2,5 Cm
Dari pinggir bawah : 1 Cm
Dari pinggir kiri : 2,5 Cm
Dari pinggir kanan : 1 Cm

e. Seluruh dokumen Paten yang dijukan harus dalam lembar-lembar kertas yang utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak atau gambar yang ditempelkan.
f. Setiap istilah yang dipergunkan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain.
b. Hak Merek
Hak Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, dan kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan UU Merek No 15 tahun 2001 adalah sebagai berikut :

1. Pemohon pendaftaran Merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat).
2. Pemohon wajib melampirkan :

a. Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai cukup yang ditandatangani oleh permohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa Merek yang dimohon adalah miliknya.
b. Surat Kuasa Khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa.
c. Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotocopy nya yang dilegalisasi oleh Notaris, apabila pemohon badan hukum.
d. 24 (dua puluh empat) lembar etiket merek (4 lembar diletakan pada formulir) yang dicetak diatas kertas.
e. FotocopyKTP pemohon,
f. Bukti prioritas Asli dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, apabila permohonan dilakukan dengan prioritas.

3.3. Izin Konstruksi

a. SIUJK
Berikut adalah rangkaian persyaratan pengurusan Surat izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK):

1. Sertifikasi Profesi Tenaga Ahli Perusahaan
Persyaratan:

e. Ijazah
f. Curicullum Vitae
g. Pass Foto 3×4 (2lembar) latar warna merah.

2. Pendaftaran sebagai anggota di Asosiasi GAPEKSINDO.

Persyaratan :

e. Company Profile (Akta, SIUP, TDP, SK Domisli, NPWP)
f. Pass Foto 3×4 (2lembar) latar warna merah.

3. Sertifikasi Badan Usaha (SBU)

Persyaratan :

a. Sertifikasi profesi tenaga ahli.
b. Terdaftar sebagai anggota GAPEKSINDO.

4. SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi)

Persyaratan :

b.a. Sertifikasi profesi tenaga ahli.
b.b. Terdaftar sebagai anggota GAPEKSINDO
b.c. Sertifikasi Badan Usaha.

3.4. Izin Pertambangan

Jenis Pertambangan Mineral Logam (Golongan B)

1. KP ( Kuasa Pertambangan ) Eksplorasi
2. KP ( Kuasa Pertambangan ) Eksploitasi
3. KP ( Kuasa Pertambangan ) Penyelidikan Umum
4. Surat Izin Pertambangan Rakyat SIPR )

Dasar Hukum

1. UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
2. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. PP No 32 Tahun 1969 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967, berikut perubahannya.
4. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Persyaratan

1. KP (Kuasa Pertambangan) Eksplorasi

6.f. Fotokopi KTP Pemohon
6.g. Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil khusus untuk Koperasi / KUD
6.h. Peta wilayah eksplorasi yang sudah disahkan Kepala Dinas
6.i. Akte pendirian perusahaan bagi pemohon izin yang berbadan hokum
6.j. Buku Rencana Eksplorasi dan Biaya
6.k. Tanda bukti penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan
6.l. Pernyataan tidak keberatan dari pemegang hak atas tanah
6.m. Surat keterangan calon Kepala Teknik Tambang

2. KP (Kuasa Pertambangan) Ekspoitasi

a. Fotokopi KTP Pemohon
b. Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil khusus untuk Koperasi / KUD.
c. Tanda bukti pelunasan Iuran Tetap
d. Peta wilayah eksploitasi yang sudah disahkan Kepala Dinas
e. Akte pendirian perusahaan bagi pemohon izin yang berbadan hukum
f. Laporan lengkap eksplorasi
g. Laporan studi kelayakan
h. Dokumen AMDAL atau UKL dan UPL
i. Perjanjian jual beli dengan pemegang izin Pertambangan Eksploitasi
j. Buku Rencana Eksploitasi dan Biaya
k. Tanda bukti penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan
l. Surat keterangan calon Kepala dan calon Wakil Kepala Teknik Tambang
m. Pertimbangan Camat setempat

3. KP (Kuasa Pertambangan) Penyelidikan Umum

a. Fotokopi KTP Pemohon
b. Peta wilayah Penyelidikan Umum yang sudah disahkan Kepala Dinas
c. Akte pendirian perusahaan bagi pemohon izin yang berbadan hokum

4. Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR)

a. Fotokopi akte pendirian koperasi
b. Fotokopi KTP Pemohon
c. Bukti penguasaan lahan
d. Peta lokasi skala 1 : 1.000 yang telah disahkan Kepala Dinas
e. Peta Wilayah Pertambangan Rakyat yang telah ditetapkan Bupati
f. Buku Rencana Eksploitasi
g. Dokumen UKL-UPL

Prosedur

1. KP (Kuasa Pertambangan) Eksplorasi

2.1.d. Pengajuan permohonan
2.1.e. Pemeriksaan administrasi
2.1.f. Pertimbangan Camat setempat
2.1.g. Pemeriksaan lapangan
2.1.h. Pembuatan draft
2.1.i. Pengajuan ke Bupati

2. KP (Kuasa Pertambangan) Ekspoitasi

a. Pengajuan permohonan
b. Pemeriksaan administrasi
c. Pertimbangan Camat setempat
d. Pemeriksaan lapangan
e. Penilaian Komisi Teknik (Komtek)
f. Pembuatan draft
g. Pengajuan ke Bupati

3. KP (Kuasa Pertambangan) Penyelidikan Umum

a. Pengajuan permohonan
b. Pemeriksaan administrasi
c. Pemeriksaan lapangan
d. Pengajuan ke Bupati

4. Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR)

a. Pengajuan permohonan
b. Pemeriksaan administrasi
c. Pemeriksaan lapangan
d. Pembuatan draft
e. Pengajuan ke Bupati
3.5. Izin Lingkungan

3.5.1. IUI

Persyaratan Izin Usaha Industri (IUI) Tingkat Kabupaten atau Kota
Izin Usaha Industri (Baru)

a. Mengisi formulir permohonan
b. Foto copy KTP Direksi dan Dewan Komisaris
c. Foto copy NPWP
d. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya
e. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
f. Surat keterangan Domisili Perusahaan
g. Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat
h. Foto copy UKL/UPL serta dan atau AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran
i. Foto copy Surat Izin Gangguan/HO
j. Foto copy SIUP dan TDP
k. Persyaratan tambahan yang mungkin di butuhkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota

Persetujuan Prinsip

a. Mengisi formulir permohonan
b. Foto copy KTP Direksi dan Dewan Komisaris
c. Foto copy NPWP
d. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya
e. Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat

3.5.2. SITU & HO

Salah satu langkah perlindungan agar usaha anda aman dan lancar, adalah dengan mendaftarkan ke pemerintahan setempat dan kementrian hukum dan hak asasi manusia.

Pengertian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO)

Surat izin tempat usaha (SITU) merupakan pemberian ijin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. sedangkan surat izin gangguan (HO) adalah pemberian ijin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau keruksakan. lingkungan, surat izin tempat usaha (SITU) dan surat izin gangguan (HO/hinder ordonantie) dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat II (kotamadya/kabupaten) dan harus di perpanjang atau di daftar ulang setiap lima tahun sekali . biaya yang di kenakan untuk surat izin tempat usaha (SITU) izin ganguan (HO) berbeda-beda di setiap wilayah dan biasanya dihitung berdasarkan luas tempat usaha.

Prosedur mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO)
langkah yang perlu dilakukan oleeh seorang wira usaha untuk mendapatkan surat izin tempat usaha (SITU) dan izin gangguan (HO) yaitu sebagai berikut :

a. membuat surat izin tetangga
b. membuat surat keterangan domisili perusahaan

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO) antara lain:

a. FC KTP pemohon
b. Foto pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 buah
c. Formulir isian lengkap dan sudah di tanda tangani
d. FC pelunasan PBB tahun berjalan
e. FC IMB ( izin mendirikan bangunan)
f. FC sertipikat tanah/ akta tanah
g. Denah lokasi tempat usaha
h. Surat pernyataan tidak keberatandari tetangga (izin tetangga) yang di ketahui RT/RW setempat;
i. Izin sewa / kontrak
j. Surat keterangan domisili perusahaan
k. FC akta pendirian perusahaan dari notaris
l. Berita acara pemeriksaan lapangan

3.5.3. AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. Amdal tersebut diliputi aspek fisika, kimia ekologi, sosial , ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat.
Fungsi AMDAL

Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

l. Memberikan impormasi kepada masyarakat tentang dampak yang muncul dari suatu rencana usaha atau kegiatan.

m. Bahan impormasi bagi perencana usaha atau kegiatan.
n. Membantu proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup dari satu rencana usaha atau kegiatan.
o. Memberikan masukan terhadap penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan.

Dasar Hukum AMDAL

a. Peraturan pemerintah No . 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
b. UUD No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
c. Peraturan Pemerintah No .20 Tahun 1990 tentang Pengadilan Pencemaran air.
d. Peraturan pemerintah No 51 Tahun 1993 tentang AMDAL.
e. Peraturan pemerintah No . 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem.
f. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup No. : B.2335/MENLH/12/93, No.: B.2347/MENLH/12/93, tentang kriteria kegiatan usaha Wajib AMDAL.
g. UUD No. 24 tahun 1992 tentang Tataruang.

Pedoman Pelaksanaan AMDAL

a. Peraturan mentri lingkungan hidup No. 08 Tahun 2006 tentang Penyusunan AMDAL harus menggunakan pedoman penyusunan AMDAL.
b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 tahun 2006 tentang Daftar Kegiatan Wajib AMDAL.
c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 tahun 2002, apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut , maka wajib menyusun UKL-UPL (Upaya pengelolaan lingkungan Upaya pemantauan Lingkungan hidup.
d. Kewenangan penilaian didasarkan keputusan mentri negara Lingkungan hidup No 40 tahun 2000 tentang peoman tata kerja komisi penilai AMDAL.

Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan AMDAL

Dalam pengurus AMDAL , dokumen yang diperlukan adalah :

A.4.m. FC KTP Penanggung Jawab
A.4.n. FC NPWP Perusahaan
A.4.o. FC KTP Penanggung Jawab
A.4.p. FC Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

3.5.4. UKL – UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia.
UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan formulir isian yang berisi :

1. Identitas pemrakarsa
2. Rencana Usaha dan/atau kegiatan
3. Dampak Lingkungan yang akan terjadi
4. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
5. Tanda tangan dan cap

Formulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada :

1. Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten / Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten / kota.
2. Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota
3. Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas Negara.

Similar Articles

Business Law & Manag... Sebagai bentuk komitment kami dalam rangka turut membangun dan mengembangkan semangat entrepreneurship, kami menyediakan bantuan jasa hukum bisnis (business law) dan pengelolaan perusahaan (management service) yang seringkali
Professional Customs Membantu klien dalam hal analisa (review) hak dan kewajiban perusahaan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ruang lingkup jasa kami di bidang kepabenan
Professional Taxation a. Tax Service Membantu klien dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meliputi proses; mempersiapkan, menghitung, memotong/memungut, membayar dan melaporkan segala jenis pajak secara periodik. Jasa ini dapat dilakukan secara
1 Pendirian Badan Hukum 1.1. Pendirian PT Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) , terdiri atas : 1. Foto Copy KTP Para Pendirin minimal 2 orang 2. Pas Foto Penanggung Jawab 3×4
3 Perizinan Usaha 3.1. Izin Eksportir Untuk menjadi sebuah Perusahaan ekspor harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Badan Hukum, dalam bentuk : a. CV (Commanditaire Vennotschap). b. Firma. c. PT
2 Pendirian Badan Usaha 2.1. Pendirian CV Untuk mendirikan CV (Comanditaire Venootschap), para pendiri harus mengajukan permohonan kepada Notaris untuk dibuatkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer. Seperti halnya PT dan Firma untuk
Nizar Z. SE.MM.BKP.CMA.Ce... Menamatkan jenjang pendidikan formal dan memperoleh gelar sarjana, diantaranya; Magister Management (MM); Jurusan Managemen Keuangan pada Sekolah Tinggi Ilmu Managemen-Jakarta, Sarjana Ekonomi (SE) dan Program Diploma (AMd)
Henri Lumban Raja SH.SE.M... Menamatkan jenjang pendidikan formal dan memperoleh gelar sarjana, diantaranya; Sarjana Hukum (SH); Jurusan Hukum Perdata pada Universitas Bung Karno-Jakarta, Sarjana Ekonomi (SE); Jurusan Managemen pada Universitas Darma
Jenis dan Variasi Tarif P... Ini adalah tabel jenis dan variasi pajak
M. Farouq S. AMd. SE.SH.S... M. FAROUQ S.AMd.SE.SH.SHI.BKP Founder & Managing Partner Certified Tax Consultant Registered Tax Lawyer Advocate and Business Attorney Menamatkan jenjang pendidikan formal dan memperoleh gelar sarjana, diantaranya; Sarjana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *